Wamen ATR/BPN Dorong Percepatan Integrasi RDTR dan OSS untuk Dukung Pembangunan Berkelanjutan di Bali

“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy Dermawan.

Ia menegaskan, Kementerian ATR/BPN mendorong agar seluruh dokumen tata ruang menjadi acuan utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota, hingga RDTR harus menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan investasi di masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga mengimbau Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses. Saat ini, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah mencapai integrasi RDTR ke OSS secara penuh.

“Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” katanya.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN. Selain membahas tata ruang, forum juga mengulas strategi pembangunan Bali dari berbagai sektor, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, perhubungan, dan penerbangan.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin jalannya diskusi menekankan pentingnya pembangunan Bali yang terintegrasi dan berbasis perencanaan jangka panjang dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” tegas AHY.

Turut menyampaikan paparan dalam pertemuan tersebut antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Usai diskusi, Menko IPK memberikan arahan serta tindak lanjut kepada kementerian dan lembaga terkait. Dalam kegiatan itu, Wamen Ossy didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.