Sri Sultan Hamengkubuwono X Pesan Lulusan STPN Kuasai Ilmu Pertanahan dan Pahami Masyarakat

Sleman – Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menekankan pentingnya peran insan pertanahan yang tidak hanya mampu membaca peta dan menguasai teknologi, tetapi juga memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan di balik setiap bidang tanah.

Pesan tersebut disampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN agar ilmu pertanahan yang diperoleh selama pendidikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dalam wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu (05/09/2026).

Menurut Sri Sultan, tanah bagi Indonesia bukan hanya hamparan fisik. Tanah juga menjadi bagian dari jati diri, jejak perjuangan, dan fondasi kehidupan berbangsa serta pemerintahan. Di atas tanah, manusia membangun tempat tinggal, menghasilkan pangan, membentuk komunitas, hingga menghubungkan masa lalu dengan masa depan.

Tanah juga dikenal sebagai Ibu Pertiwi yang mengandung kehidupan, memberikan penghidupan, serta menopang keberlanjutan peradaban.

Karena itu, pengelolaan tanah tidak dapat dipisahkan dari nilai dan kebudayaan masyarakat yang hidup di dalamnya. Dalam filosofi Jawa, terdapat prinsip Hamemayu Hayuning Bawana yang dimaknai sebagai ikhtiar manusia untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia.

Prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap campur tangan manusia dalam pengelolaan tanah seharusnya membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi.

Pemahaman tanah sebagai amanah kolektif, lanjut Sri Sultan, juga berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Di Minangkabau, dikenal prinsip Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum serta tanggung jawab antar generasi.

Sementara di Bali, sistem subak mempertahankan hubungan antara tanah, air, pertanian, dan spiritualitas melalui filosofi Tri Hita Karana. Filosofi tersebut menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Adapun di sejumlah wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak ulayat menunjukkan bahwa tanah dipahami sebagai ruang hidup bersama yang melekat dengan tanggung jawab sosial suatu marga maupun kelompok adat.

“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Menurutnya, berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa ilmu pertanahan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis. Ilmu pertanahan juga menyentuh kehidupan manusia yang berada di balik setiap bidang tanah.

Penguatan keamanan tenurial, menurutnya, memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Sementara kepastian hak atas tanah memerlukan kelembagaan serta tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kepada para wisudawan dan wisudawati, Sri Sultan mengingatkan bahwa mereka nantinya akan menghadapi berbagai berkas pertanahan yang mungkin terlihat rutin dalam pekerjaan sehari-hari. Namun, di balik setiap berkas tersebut terdapat kehidupan dan harapan masyarakat.

Oleh sebab itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan perlu diwujudkan melalui pelayanan yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kondisi sosial masyarakat.

Sri Sultan Hamengkubuwono X juga berpesan agar para lulusan membawa ilmu yang dimiliki ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati. Setiap pengukuran diharapkan dapat menjadi jalan menuju kepastian, pemetaan menuju keteraturan, dan pelayanan pertanahan menuju terciptanya ketenteraman sosial.

“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkasnya.