ATR/BPN Gelar Feedback Pemetaan Kompetensi untuk Pengembangan Pegawai
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan kegiatan Umpan Balik (Feedback) Pemetaan Kompetensi Pegawai pada Rabu (19/08/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penilaian kompetensi PNS yang dilakukan saat Pelatihan Dasar (Latsar) untuk memetakan kemampuan sekaligus kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Heri Mulianto, mengatakan hasil penilaian telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kompetensi (SINTEN). Melalui sesi feedback, pegawai dapat mengetahui kompetensi yang telah dimiliki serta aspek yang masih perlu ditingkatkan.
“Hasil penilaian kompetensi sudah kita masukkan ke dalam SINTEN (Sistem Informasi Kompetensi). Sesi Feedback ini menjadi momentum yang baik untuk arah pengembangan ke depan Bapak/Ibu seperti apa. Bapak/Ibu juga dapat mengetahui kompetensinya seperti apa, baik kompetensi manajerial sosial kultural maupun aspek teknis, termasuk di mana kekurangannya,” ujar Heri di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Hasil feedback selanjutnya menjadi dasar penyusunan individual development plan (IDP), termasuk menentukan pelatihan dan bentuk pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan setiap pegawai. Pegawai juga dapat mengetahui standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatannya serta langkah yang perlu dilakukan untuk memenuhi standar tersebut.
Pada kegiatan tersebut, PNS yang telah mengikuti penilaian kompetensi saat Latsar 2025 menjalani sesi one on one bersama asesor aparatur. Sebanyak 18 pegawai mengikuti sesi asesmen pada 19 Agustus 2026, sedangkan 13 pegawai lainnya dijadwalkan mengikuti asesmen pada 20 Agustus 2026.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa, menyebut Feedback Penilaian Kompetensi menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi organisasi sekaligus memperkuat kapasitas pegawai.
Kementerian ATR/BPN saat ini juga tengah memperkuat transformasi organisasi melalui penerapan Organisasi Berbasis Wilayah yang diluncurkan pada Senin (17/08/2026) di Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat.
Menurut Budi, penerapan organisasi berbasis wilayah akan berpengaruh terhadap penataan jabatan dan kebutuhan kompetensi pegawai. Karena itu, hasil penilaian kompetensi dapat menjadi salah satu dasar untuk mempersiapkan kebutuhan organisasi tersebut.
“Ini jadinya Kepala Seksi di Kantah terbagi ke dalam 6 wilayah sesuai kapasitas dari Kantah masing-masing. Ini bisa menjadi momentum dalam mempersiapkan kebutuhan tersebut melalui penilaian kompetensi pegawai ini,” pungkasnya.