Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025

ABSTRAK

• untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
  pelayanan pertanahan kepada masyarakat serta kemudahan investasi di
  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ibu Kota
  Nusantara, perlu pengaturan kembali pelimpahan kewenangan berdasarkan
  besaran luasan bidang tanah dan rincian pembagian wilayah berdasarkan
  kategori daerah dan pengaturan kekhususan pelimpahan kewenangan di
  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ibu Kota
  Nusantara. Peraturan ini menggantikan  Peraturan Menteri Agraria
  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022
  tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan
  Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun
  2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang
  Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran
  Tanah yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;

• Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini meliputi
  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 5 tahun 2060; UU Nomor 39 Tahun
  2008 yang telah diubah UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 30 Tahun 2014;
  PP Nomor 34 Tahun 1997; PP Nomor 18 Tahun 2021; Perpres Nomor 176 Tahun
  2024; Perpres Nomor 177 Tahun 2024; Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala
  Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020;  Permen Agraria dan
  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020.

• Peraturan
  ini mengatur mengenai ketentuan pelimpahan kewenangan penetapan,
  pendaftaran, penandatanganan buku tanah dan sertipikat hak atas
  tanah.  

CATATAN

• Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak
  berlaku Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
  Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun
  2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan
  Pendaftaran Tanah.

• Diundangkan
  pada tanggal 28 April 2025

• Batang
  Tubuh 17 Hlm;

• Lampiran
  10 Hlm.